Presiden
Joko Widodo telah meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk
menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun
2024 mendatang. Hal ini menjadi tantangan besar bagi setiap kota di Indonesia,
termasuk Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur.
Pada
hari Selasa, 9 Mei 2023, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengadakan
audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta. Audiensi tersebut dihadiri oleh Sekretaris
Menko PMK Andie Megantara dan jajarannya. Dalam audiensi tersebut, Wali Kota
Ika menyampaikan dua poin penting terkait kemiskinan ekstrem di Kota Mojokerto.
Poin
pertama terkait belum padannya jumlah penduduk miskin berdasarkan data
Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK dengan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Hal ini
mengakibatkan ada penduduk miskin Kota Mojokerto yang belum mendapatkan bantuan
sosial APBN meskipun masuk dalam kategori layak sebagai penerima bantuan.
Poin
kedua, Wali Kota Ika menjelaskan bahwa berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Jawa Timur pada Agustus 2022, jumlah penduduk miskin ekstrem di
Kota Mojokerto mencapai 1.450 jiwa atau setara dengan 379 KK. Wali Kota Ika
berharap agar ada intervensi dari Kemenko PMK dalam penanganan permasalahan
ini.
Sesmenko
PMK Andie Megantara mengapresiasi ketersediaan data kemiskinan Kota Mojokerto
yang telah tersedia by name by address (BNBA). Tim dari Kemenko PMK akan
melakukan kunjungan lapangan ke Kota Mojokerto untuk melaksanakan pemetaan dan
menentukan program serta skema yang tepat. Khususnya, bagi penduduk miskin yang
belum ter-cover jaminan sosial baik dari APBN maupun APBD.
Kota
Mojokerto sekaligus akan dijadikan pilot project dalam penghapusan kemiskinan
ekstrem. Hal ini menjadi suatu tantangan besar bagi pemerintah Kota Mojokerto,
namun juga menjadi peluang besar bagi Kota Mojokerto untuk mengembangkan model
atau program yang efektif dalam menangani kemiskinan ekstrem. Dengan adanya
program ini, diharapkan angka kemiskinan ekstrem di Kota Mojokerto bisa mendekati
0 persen dan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia.
0 Komentar